PROFIL DS. JAN MAMORIBO; KETUA SINODE KE - 2 GKI DI TANAH PAPUA (1968-1971) - PART II

Terlepas dari peristiwa Pepera yang berdampak kepada perubahan hidup bernegara, bahwa dahulu kualitas hidup yang damai, bersahaja, tulus dan ramah bersama saudara seiman dari berbagai suku bangsa di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Semua impian dan harapan dan kenangan tiba-tiba diselimuti oleh “awan kelam yang amat gulita” yang sekaligus turut mempengaruhi “perilaku” hidup berbangsa yang “agak aneh” ada nuansa “kebencian yang lahir dari ketakberdayaan”. Meskipun demikian masa depan GKI di Irian Barat terus melaju dalam arus dan gelombang gelora kehidupan.

 

Tahun 1971 GKI di Irian Barat tengah menggumuli dengan peristiwa penting yaitu penyelenggaraan Sidang Sinode ke-VI di Biak, melalui proses pemilihan pada Sidang Sinode ke-VI pejabat Ketua Sinode ke-III yang terpilih, dan menjabat Ketua Sinode adalah Pdt. Willem Maloali. Hal lainnya, dalam hubungan dengan hidup bersama Indonesia, momentum tahun 1971 adalah tahun ke-4 Irian Barat bersama dengan Indonesia, sementara dinamika politik Indonesia, perubahan yang terjadi di Indonesia, salah satunya akan terkait dengan jejak Pdt. J. Mamoribo adalah perubahan nama Lembaga legislatif yang dahulu menggunakan nama DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) sekarang diganti menjadi DPRD Provinsi/Kabupaten. Sehingga di Provinsi yang baru 4 tahun bersama Indonesia, yaitu di Propinsi Irian Barat untuk pertama kali menggunakan nama DPRD Provinsi Irian Barat dan yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Irian Barat untuk pertama kali dengan nama DPRD tanpa DPRD-GR adalah Pdt. Jan Mamoribo untuk masa jabatan 1971-1976.

 

Dua tahun setelah Pdt Jan Mamoribo menjabat Ketua DPRD Irian Barat, khusus tahun 1973, tepatnya tanggal 29 Juni 1973 di Irian Barat ditempatkan seorang Gubernur, Gubernur dimaksud dikemudian hari ia sangat dicintai oleh semua kalangan di Irian Barat karena kedekatan, hati dan cintanya kepada orang Irian Barat, nama Gubernur dimaksud adalah Acub Zaenal. Lowongan untuk jabatan Wakil Gubernur kemudian dipercayakan kepada Ketua DPRD Provinsi Irian Barat yang pada saat itu dijabat oleh Pdt. Jan Mamoribo, sehingga sejak tahun 1973 Pdt. Jan Mamoribo resmi menjabat Wakil Gubernur Irian Barat, sayangnya Gubernur Acub Zaenal tidak lama menjabat sebagai Gubernur Irian Barat, tepat tanggal 31 Maret 1975 Gubernur Acub Zaenal ditarik ke Jakarta, sementara jabatan Gubernur lowong atau kosong, kekosongan jabatan Gubernur kemudian diisi atau ditempatkan seorang Penjabat Gubernur antar waktu bernama “Gubernur Sutran”, ia bertugas dari 31 Maret 1975 sampai dengan 12 Agustus 1975, sedangkan Wakil Gubernur tidak tergantikan dan masih dijabat oleh Pdt. Jan Mamoribo.

 

Sidang Sinode ke VII di Sorong tahun 1974 dalam pemilihan pimpinan Sinode, peserta Sidang Sinode memilih kembali Pdt. Willem Maloali menjabat Ketua Sinode GKI Irian Barat masa bakti 1974-1977, sementara perkembangan di pemerintahan pada masa ini, berdasarkan hasil pemilihan DPRD Provinsi Irian Barat, Golkar sekali lagi memilih Sutran untuk jabatan Gubernur devenitif Irian Barat dan Pdt. Jan Mamoribo mendampingi dalam jabatan Wakil Gubernur dilantik tanggal 12 Agustus 1975. Gubernur Sutran menjabat sampai dengan tahun 1981.

 

Tahun 1976 Pdt. Jan Mamoribo melakukan perjalanan ke New York melalui Jakarta, sekembalinya dari New York ke Jakarta, ia dikabarkan sakit dan diantar ke Rumah Sakit Santo Carolus Jakarta, tidak lama kemudian keluarga mendapatkan kabar dari rumah sakit tempat ia dirawat bahwa pasien atas nama Pdt. Jan Mamoribo dinyatakan meninggal dunia, pada hari Selasa, 19 Oktober 1976.

 

Kisah yang menarik dari Pdt, Jan Mamoribo tentang seorang anak piara dari Guru Injil Arnold Sawaki yang bertugas di kampung Biroma, Kurima, Polimo. Saat Ketua Sinode melakukan visitasi ke Kurima, ia melihat seorang anak piara yang tinggal bersama dengan Guru Arnold Sawaki. Ketua Sinode meminta agar anak piara itu ikut dan tinggal bersamanya di Sukarnapura – Jayapura. Setelah Ketua Sinode menyelesaikan tugasnya di Kurima, Polimo, saat pulang Guru Sawaki merelakan anak piaranya dan membawanya kepada Ketua Sinode, ia ikut pulang ke Sukarnapura. Ia menyelesaiakan pendidikannya jenjang SD, SMP dan SMU bersama keluarga Pdt. Jan Mamoribo, dan ia melewati pengalaman Bersama Pdt. Jan mamoribo dari saat menjabat Ketua Sinode, Ketua DPRD Irian Barat dan Wakil Gubernur.

 

Kisah lucu yang menyimpan cita-cita, doa dan harapan dari si anak piara itu, bermula di sini … saat melihat bapa angkatnya mengenakan pakaian jabatan “Wakil Gubernur Irian Barat lengkap dengan topi dan lambang Garuda” untuk hadiri upacara dan tugas-tugas kenegaraan lainnya, ia terkesima melihat sosok Wakil Gubernur yang adalah orang tuanya…. suatu saat, si anak piara itu, iseng-iseng mencoba mengenakan pakaian jabatan Wakil Gubernur itu, dalam suasana bermain ‘ala anak-anak di rumah orang tua, setelah sekian lama berselang, si anak piara itu menjadi salah satu figur bangsa Papua yang masuk dalam deretan pejabat dan tanpa di duga doanya terkabul, ia pernah menjabat “Wakil Gubernur” mengikuti jejak ayahnya, Pdt Jan Mamoribo. Dia itu milik Papua, milik GKI dan milik semua orang “Bapak Aleks Hesegem”.

 

Karya tulisan Pdt. Jan Mamoribo yang dapat kita baca berupa buku: Benteng Jenbekaki, Sejarah Ringkas GKI di Nieuw Guinea, Ketika Tertentu, Kijne-Rumainum Pelopor-Pelopor GKI di Irian Jaya, Ottow dan Geissler Rasul Irian jaya. Salah satu pesan tentang masa depan Gereja Tuhan di Papua, saat ia menjabat Ketua Sinode antar waktu, ia sampaikan kepada peserta dan tamu undangan Sidang Sinode sebagai sambutan pada pembukan Sidang Sinode Umum ke-V di Sukarnapura tahun 1968, demikian : “daerah Irian Barat dimana terdapat gereja Injili dengan gereja-gereja lain dihadapkan juga pada masalah-masalah diberi arti khusus; daerah yang perlu mempunyai perhatian khusus; perhatian khusus; kewenangan khusus dan keuangan khusus, arti kekhususan ini memberi kestabilan politik, ekonomi dan sosial di daerah ini. Kami mengerti bahwa persoalan ini menjadi masalah pokok pula dan urgen bagi pemerintah pusat. Disini juga diminta perhatian dari Gereja bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dapat mencari cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan itu dengan memberi jaminan hidup dalam bidang sosial dan bidang-bidang lainnya kepada masyarakat…..”  barangkali inilah gagasan cikal bakal kemandirian yang dimulai dari “pemberdayaan dan otonomi” dalam segala dimensi kehidupan sosial-umat.

 

Dengan memperhatikan penegasan sambutan Ketua Sinode GKI yang kedua ini, kita dapat membayangkan bahwa dari tahun 1968 sampai dengan tahun 2000. Sekitar 32 tahun kemudian, Papua menerima UU No 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Apa yang digumuli GKI tahun 1968, seolah muncul lagi dengan dinamika yang “mirip” atau “serupa” pada tahun 2000. Antara PEPERA dan OTSUS, antara ORDE BARU dan REFORMASI, antara nama IRIAN dan PAPUA.

 

Demikianlah seruan GKI sepanjang masa… “Gereja Bersama Pemerintah mencari cara-cara yang baik untuk mengatasi persoalan-persoalan … sekaligus memberi jaminan hidup dalam bidang sosial dan bidang-bidang lainnya kepada masyarakat” Kiranya, dengan memasuki detik-detik akhir “OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA dan menghadapi PANDEMIC COVID-19 serta mengelolah masa depan pelayanan melalui MEDIA VIRTUAL DAN NON-VIRTUAl, GKI DI TANAH PAPUA terus menata masa depannya Bersama ALLAH PERSEKUTUAN, BAPA, ANAK DAN ROH KUDUS, sebagai ALLAH YANG ESA. (Selesai)

 Part 1: Profil Ds. JAN MAMORIBO Part I

(Sumber: BP AM Sinode GKI Di Tanah Papua, PEGANGAN PELAYAN IBADAH, 67 Khotbah Tahun 2021, GKI Di Tanah Papua, Jayapura, 2020, hal. 1-8)

 

Bagikan Artikel ini

Berlangganan update artikel terbaru via email: